LIPI Kekurangan Peneliti Akibat Kebijakan Pemerintah

JAKARTA--MICOM: Komposisi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tidak sebanding dengan jumlah tenaga adminsitrasi. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2004-2009 Taufiq Effendi dituding sebagai penyebabnya. 

Menurut Kepala LIPI Lukman Hakim, komposisi peneliti yang ideal di LIPI semestinya tiga peneliti berbanding satu orang administrasi. Yang terjadi saat ini jumlah tenaga administrasi lebih banyak dibandingkan jumlah peneliti. 

"Ini karena pada jaman MenPAN Taufik dulu, pengangkatan karyawan baru yang diutamakan adalah yang berasal dari honorer. Kita kena imbasnya. Padahal, yang honorer itu kebanyakan pegawai rendah," ujar Lukman seusai acara pengukuhan tiga profesor riset baru di Jakarta, Selasa (18/9). 

Kondisi ini diperparah dengan usia peneliti madya maupun peneliti utama yang banyak memasuki usia pensiun. Dia memperkirakan setiap tahunnya 150 orang peneliti di LIPI memasuki masa pensiun. Jumlah ini tak sebanding dengan perekrutan peneliti muda. 

Kalaupun jumlah yang menggantikan mereka sama, LIPI masih membutuhkan waktu panjang untuk melatih mereka agar bisa produktif menghasilkan penelitian. 

"Lima tahun pertama bekerja di LIPI itu akan dihabiskan dengan pelatihan untuk memupuk kemampuan mereka. Belum lagi tarikan dari pihak swasta dan negara tetangga. Tenaga yang sudah pensiun saja masih diincar oleh lembaga lain supaya meneliti di tempat mereka," imbuh Lukman. 

Masalah lain yang dihadapi LIPI adalah menyangkut komposisi berdasarkan kompetensi. Menurutnya, komposisi ideal untuk penelitian terdiri dari satu profesor riset, dua peneliti madya, dan empat peneliti muda. (Din/OL-8) 

(Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/09/18/349219/293/14/LIPI-Kekurangan-Peneliti-Akibat-Kebijakan-Pemerintah)

Persetujuan besaran TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI dari Kemenkeu tahun 2012

Berita Gembira, Tunjangan PENELITI di Indonesia naik lebih dari 100% terhitung Agustus 2012

KOMPAS.com - Tunjangan peneliti naik mulai Agustus 2012. ”Meski demikian, tunjangan profesor riset masih disamakan dengan peneliti utama. Kami mengusulkan supaya besarnya sama dengan staf ahli kementerian pada eselon I B,” kata Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Djusman Sajuti, Senin (3/9), di Jakarta.

Tunjangan professor riset yang sebelumnya Rp 1,4 juta naik menjadi Rp 3,25 juta per bulan. 

Tunjangan peneliti madya naik dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan. 

Tunjangan peneliti muda dari Rp 750.000 menjadi Rp 1,2 juta

Tunjangan Peneliti pertama naik dari Rp 350.000 menjadi Rp 715.000 per bulan.

(Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/04/18324264/Tunjangan.Peneliti.Naik)

Alhamdulillah...., itu jawaban bagi kami-kami para Peneliti....

Ini Dia 20 Kementerian/Lembaga yang dapat Remunerasi di 2012

Jakarta - DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyetujui anggaran tambahan untuk pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja untuk 20 kementerian atau lembaga pada tahun ini.

Wakil Ketua Badan Anggaran Djoko Udjianto menyebutkan anggaran yang disetujui untuk dicairkan dari sebesar Rp 2,81 triliun.

"Jadi tambahan anggaran atas permintaan pemerintah ini disetujui untuk dicairkan," tegasnya dalam rapat dengan pemerintah, Selasa (4/9/2012).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai pemberian anggaran ini guna meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS. Meskipun, hal ini dapat menambah beban belanja pegawai.

"Kita memberikan alokasi anggaran, meskipun peningkatan bagi beban pegawai, tapi tidak apa-apa, karena honararium dapat dihilangkan, dan dapat meningakatkan pelayanan masyarakat dan produktivitas pegawai," ujarnya.

Agus Marto menyebutkan ada 20 K/L yang sudah disetujui tim reformasi birokrasi untuk diberikan remunerasi. Oleh karena itu, Kemenkeu meminta izin DPR RI untuk menyetujui pencairan anggarannya. Keduapuluh K/L itu adalah:

1. BPPT
2. LKPP
3. BKN
4. BKPM
5. Kementerian Pertanian
6. Lemhanas
7. LAN
8. Kemenristek
9. Kementerian Perindustrian
10. BATAN
11. BPOM
12. BPS
13. BNPT
14. ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
15. BKKBN
16. LESANEG
17. LSN
18. LIPI
19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan
20. Kementerian Perumahan Rakyat.
Namun, lanjut Agus Marto, Kemenpera masih butuh pembahasan dengan Komisi V, sementara Kemen PP tidak membutuhkan pembahasan dari komisi apapun.

(Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/09/04/200721/2008091/4/ini-dia-20-kementerian-lembaga-yang-dapat-remunerasi-di-2012?f9911013)