BANDUNG, (PRLM).- DPR RI menyetujui usulan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) terkait rencana remunerasi atau kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemenristek dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek dalam rapat kerja (raker), Rabu (27/6/12).
DPR berharap kenaikan tunjangan ini mampu meningkatkan produk-produk penelitian dan mengakselerasi teknologi nasional lebih optimal.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar yang membidangi ristek mengatakan, kenaikan tunjangan ini harus dibarengi dengan pencapaian prestasi kinerja yang maksimal disertai indikator dan komponen yang jelas. "Karena remunerasi yang terjadi di beberapa kementerian lain seringkali tidak dibarengi dengan ukuran capaian-capaian kinerja secara kualitatif maupun kuantitatif.” kata Rofi, Rabu (27/6/12).
Rofi menambahkan, di sisi lain selama ini banyak terjadi brain drain atau migrasinya para cendekiawan terdidik dan terlatih dari Indonesia ke negara lain karena minimnya fasilitas dan apresiasi. "Oleh karenanya kenaikan tunjangan anggaran bagi Kemenristek dan LPNK diharapkan bisa meminimalkan fenomena itu," katanya.
Berdasarkan surat Kementerian Keuangan No SR-74/MK.02/2012 perihal tunjangan kinerja bagi pegawai di 20 Kementerian/Lembaga. Dari 20 K/L Kementerian ristek, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) termasuk di dalamnya. Total anggaran yang dikeluarkan untuk keempat institusi tersebut untuk 12.260 pegawai berjumlah Rp 487.009.886.
“Selama ini banyak peneliti yang ketika pulang ke Indonesia tidak mendapatkan tempat dan fasilitas yang memadai, disebabkan perhatian yang kurang dari pemerintah,” tegas Rofi.
Catatan Moderator `BLOG dan E-BOOK` : Langkah pemerintah Indonesia kali ini cukup tepat untuk memperhatikan kesejahteraan para Peneliti. Sehingga para peneliti di harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengembangan, penelitian dan penyebaran teknologi ke masyarakat.
